undang undang perikanan. PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP) UU-45-2009. undang undang perikanan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023. ABSTRAK: 1. Perikanan budidaya baik perikanan air tawar, air payau dan air laut sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. CATATAN: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2021. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2. 45, LN. Pengaturan Pembudidayaan Ikan diperlukan karena merupakan pendelegasian dari Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan. UU 2023. Ruang bagi partisipasi public dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam undang-undang Perikanan. UU No. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan. Tanggungjawab Menteri. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. Ekosistem adalah kesatuan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya perikanan. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang No. Suparni, Niniek et al. UU No. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Definisi Perikanan -Perikanan menurut undang undang mengacu pada peraturan perundang undangan no 45 tahun 2009 dimana pengertian atau definisi perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial; Mengingat : 1. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: KEP. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. Peraturan Judul Ditetapkan Diundangkan Status; 1: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 138/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang. RUU Perikanan, Senin 2 April 2018 . Undang. 11. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Perikanan dan Perubahannya (Edisi Terbaru) diterbitkan oleh Belbuk. Meski Undang-Undang Perikanan telah disahkan DPR tanggal 15 September 2004, tetapi sampai sekarang belum dilengkapi dengan peraturan pemerintah maupun keputusan menteri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiaperikanan menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; b. Diundangkan 5 bulan yang lalu. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Undang-Undang Perikanan). 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal; bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan. Setelah Indonesia merdeka peraturan-peraturan. SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN . Dalam Undang-Undang Perikanan hanya ada 2 ayat dalam pasal 1 yang mengatur nelayan, itu pun hanya ayat yang memberikan pengertian nelayan dan nelayan kecil. Juga, akibat penangkapan ikan secara ilegal tersebut, data potensi sumber daya perikanan nasional bisa menjadi tidak akurat. polri. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. bahwa Pancasila dan Undang -Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut: 1. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan 01 Juni 2019PENYELENGGARAAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan. Konsep ketiga tersebut adalah kesatuan atau unifikasi hukum nasional. Undang -Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang. 11, Jl. UU No. LN No. Pejabat yang Menetapkan. Elias, SH, MH Hengky A. 17 November 2012 Tanggal Berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan hakekat pengelolaan sistem pemerintahan dari model sentralistik ke. Pengelolaan perikanan Danau Tempe di Kabupaten Wajo yang ramah lingkungan harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang PLH dan Undang-Undang Perikanan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk. Peraturan Menteri. dan lingkungan. Tribratanews. NO. Undang-Undang. Bahasa. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45. Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di Negara kita telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. kepada pelaku tindak pidana perikanan dalam Putusan Putusan Nomor 338/Pid. 13 tahun 2004 tentang Perikanan 9. Khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan. . U. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 45 tahun 2009, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Indonesia, Undang-Undang Pengesahan. Pejabat Undang-Undang bertanggungjawab memberi khidmat nasihat perundangan kepada Jabatan dalam perkara berkaitan pemuliharaan, pengurusan dan pemajuan sektor perikanan di Malaysia. Ancaman pidana minimal 1 tahun dan denda 250 juta rupiah karena melanggar pasal 14 Undang –. ABSTRAK: a. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. ) di Wilayah Negara Republik Indonesia. UU ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 21 4 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 5 Pasal 4 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 6 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautanhuruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Ia mendesak pula revisi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar sejalan dengan cita-cita UU No. id. Daerah; 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 F. 000,00. Abstrak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran. Mimpi mewujudkan produksi dua juta ton udang pada 2020 dari sektor perikanan budi daya coba kembali dicapai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024 mendatang. 2006/NO. ABSTRAK: bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya; dan dalam rangka pembangunan Daerah, sumberdaya ikan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. perikanan Negara Republik Indonesia. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU No. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2006/NO. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan demi terwujudnya. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); 1. U. 16, LN. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disingkat KUHAP 1981 ) dapat dikatakan merupakan Criminal Justice System Model, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu. go. Beleid tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UUCK) yang sebelumnya telah disahkan Pemerintah dan DPR- RI. Tribratanews. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum. nantinya sebagai aturan operasional pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja," ungkap Direktur. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan; 2. Hal itu tertuang dalam pasal 69 Undang-undang No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal 46 ayat 1, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis,CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. Undang-undang (UU) NO. 1985. Perikanan - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Kebijakan ini diterapkan untuk. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pada dasarnya perubahan Pasal-pasal UU Perikanan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yaitu : Secara umum pasal-pasal dalam UU 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan, tidak banyak berubah. Pasal 31 (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi SIPI. "Terus terang, kami melihat ada spirit yang hilang dalam. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN, PEMANTAUAN DI. 45 Tahun 2009. 9/PERMEN-KP/2020, BN. Akibatnya, undang-undang (UU) itu hanya menjadi macan kertas dan tidak bergigi. dan Perikanan pada tahun-tahun sebelumnya maka pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) dengan memberikan pertimbangan bahwa: Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukanUndang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam Undang - Undang No. Karena undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi. Adanya sumber daya alam yang diciptakan Allah SWT untuk semua makhluk yang ada di bumi merupakan nikmat. 39 KB. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 45. 1 Frans E Lidkadja, Hukum Laut dan Undang-undang Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 1. Buku PEMASARAN HASIL PERIKANAN ini membahas tentang perkembangan sektor perikanan di Indonesia serta konsep dasar pasar hasil perikanan yang disertai beberapa hasil-hasil penelitian yang telah. SURABAYA (18/5) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 31 tahun 2004 tentang perikanan, alatpenangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakanuntuk menangkap ikan adalah alat penangkapan dan alat bantu penangkapanikan yang pada umumnya apabila digunakan alat. Perikanan tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Mengingat : 1. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 17 Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. SMS/WA : 085155066343 (SIRATU) Email : ppnratu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Nomor. Padahal, di saat yang sama. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja Perikanan. Undang-undang (UU) tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan. UU-45-2009. Pegawai perikanan darat dan timbalan. UU No. Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan Negara RI dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan. pdf. 3299, website depkumham. id- Untuk dapat melakukan pengelolaan perikanan di Negara kita telah diatur asas-asasnya dalam Undang-Undang Perikanan. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Jasa tambat/labuh pada dermaga/kolam Pelabuhan Perikanan; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 317 AKTA PERIKANAN 1985 SUSUNAN SEKSYEN BAHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Berlaku. Abstrak. Permasalahan IUU Fishing itu dihadapkan. Unduh dokumen resmi tentang perubahan UU No. Kata Kunci : Perikanan; Tindak Pidana; Zona Ekonomi Ekslusif. Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap. UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Mira. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah lautUsulan itu adalah kepada presiden untuk memerintahkan menterinya, mengubah undang-undang perikanan tadi di mana ada pasal penenggelaman menjadi tidak ada. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lt. Undang-undang (UU) NO. 1. com; Kotak Pengaduan; Dasar Hukum. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. karena melanggar pasal 5, 6, 7,9, 21, 25 Undang – Undang No. 46, TLN. Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan Negara RI dalam memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan. Pertimbangan Keuangan 2. Setiap orang baik warga negara Indonesia maupun. Berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan. Tafsiran.